Soal Puluhan Kendaraan Dinas Pertanian yang Digelapkan, Kepala Dinas Dinilai Kurang Bertanggugnjawab
MEDAN.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, Raja Indra Saleh mengaku tidak mengetahui adanya aset daerah yang digelapkan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Pertanian).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut tahun 2017 menyebut, terdapat 20 peralatan dan mesin yang tidak ketahui keberadaannya pada Dinas Pertanian Sumut, antara lain empat unit mobil Jeep, Dua unit minibus dan 15 sepeda motorRaja Indra Saleh mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan aset kendaraan di Dinas Pertanian tersebut.
Baca: Gajah Mati Tanpa Kepala di Areal Hutan Akasia, Polda Riau Selidiki dan Buru Pelaku
"Saya tak tahu kalau ada pengadaan itu," ucapnya.Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Pertanian, Azhar Harahap bahwa pengadaan kendaraan tersebut tidak pernah diadakan. Bahkan, dirinya menyebut bahwa LHP BPK tidak benar.
Seharusnya, kata Indra, kepala dinas bertangungjawab mengelola aset dengan benar. Sebab, kepala dinas sebagai pengguna yang bertugas untuk menjaga aset milik pemerintah."Seharusnya kepala dinas yang bertanggung jawab untuk menjaga aset itu. Karena dia sebagai kepala dinas tidak hanya menjalankan tugas untuk memimpin saja," ujarnya.
Jika memang sudah dianggarkan, Indra Saleh mengatakan, seharusnya berkas-berkas seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat diserahkan ke BPKAD."Seharusnya mereka itu memberikan segala bentuk berkas ke BPKAD," ujarnya
Hasil dari temuan BPK itu, pihaknya sulit untuk pihaknya melakukan pengecekan keberadaan kendaraan dinas itu, sebab lokasi setiap mobil diletakkan pada UPT yang jauh."Kami belum tahu memang itu ada temuan, tetapi payah untuk melihat unitnya. Kata mereka itu ada unitnya tetapi di UPT dan itu jauh-jauh lokasinya," ungkapnya.
